LiputanKalteng.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) melalui Asisten I Setda, Rahmat K. Tambunan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Rakornas ini menjadi landasan bagi Pemkab Mura untuk menyusun strategi daerah, terutama mengingat adanya temuan spesifik mengenai harga komoditas di wilayah tersebut pada Senin, 11 November 2025 .
Pertemuan penting ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari kementerian dan lembaga pusat, termasuk Kemendagri, BPS RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Diskusi berfokus pada perkembangan inflasi, baik di tingkat nasional maupun regional, serta upaya kolektif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Salah satu poin utama yang disajikan dalam rapat adalah perkembangan inflasi nasional year-to-date (y-to-d) per Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,10 persen. Angka ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi secara umum berhasil, mengingat target nasional berada di rentang 1,5–3,5 persen, meskipun lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Secara khusus, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja yang cemerlang dalam pengendalian harga dengan mencatatkan inflasi sebesar 1,88 persen. Data ini menempatkan Kalteng pada posisi yang aman dan stabil, jauh dari empat provinsi lain yang mencatat inflasi di atas 3,5 persen. Kinerja ini menjadi modal positif bagi Pemkab Murung Raya dalam menjaga stabilitas daerah.
Namun, perhatian mendalam dicurahkan kepada temuan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Murung Raya. Data dari minggu pertama November 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya termasuk dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, dengan lonjakan sebesar 0,46 persen. Fakta ini mendesak Pemkab Mura untuk segera merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Mewakili Bupati, Rahmat K. Tambunan menyampaikan komitmen Pemkab Mura untuk merespons temuan tersebut dengan serius. Langkah konkret yang akan diambil adalah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus utama pada stabilisasi harga bahan pangan strategis, terutama beras, guna menghadapi lonjakan permintaan menjelang akhir tahun 2025.(*)
