LiputanKalteng.com, Puruk Cahu – Menyikapi fluktuasi harga BBM yang tidak wajar, Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya segera mengambil langkah taktis. Ketua Komisi II, Bebie, mengumumkan rencana pelaksanaan operasi pasar terpadu untuk mengecek kondisi riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (8/5/2026) sebagai respons atas laporan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM subsidi. DPRD ingin melihat langsung bagaimana proses penyaluran dilakukan di setiap stasiun pengisian yang ada.
Selain operasi pasar, DPRD juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh SPBU di wilayah Murung Raya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan atau gangguan teknis yang menyebabkan antrean panjang.
Bebie menegaskan bahwa optimalisasi sistem pelaporan masyarakat juga menjadi prioritas. Dengan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, warga dapat melaporkan secara langsung jika menemukan kejanggalan dalam distribusi BBM.
Data yang diperoleh dari pemantauan lapangan ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bersama pemerintah daerah. DPRD berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang tajam agar pelayanan publik di sektor energi dapat ditingkatkan.
Melalui intervensi yang terukur ini, diharapkan stabilitas harga dapat kembali normal dalam waktu dekat. Fokus utama DPRD adalah mengembalikan hak masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.(*)
