LiputanKalteng.com, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menekankan dua tantangan besar yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Camat se-Barito Utara yang berlangsung di Balai Antang, Muara Teweh, pada Rabu (5/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan keprihatinan atas turunnya kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Sebagai langkah perbaikan, saya akan mengajak OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset untuk bertemu langsung dengan Kepala BPK RI di Palangka Raya. Kami mengharapkan pendampingan agar opini WTP dapat kembali diraih,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga mengangkat permasalahan rendahnya skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention) yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai MCSP Kabupaten Barito Utara saat ini adalah 34, meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 32, namun masih jauh tertinggal dari rata-rata skor provinsi, yaitu 63.
Menurut Bupati Shalahuddin, rendahnya skor MCSP mengindikasikan adanya potensi penyimpangan serta kelemahan dalam tata kelola administrasi pemerintahan daerah.
“Kita harus mencontoh pemerintah provinsi yang berhasil meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menginstruksikan para camat dan pejabat perangkat daerah untuk mempererat kerja sama, meningkatkan disiplin administrasi, serta mempercepat perbaikan sistem demi mengembalikan kepercayaan publik dan lembaga pengawas terhadap Kabupaten Barito Utara.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh camat, kepala perangkat daerah, dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.(*)
